Demokrat Restui Ada Gubernur Kadernya Dukung Jokowi – Ferdinand Hutahaean, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat mengatakan jika partinya akan memberikan dispensasi kepada sejumlah kader dari berbagai daerah yang mendukung pak Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Bahkan mereka yang mendukung Jokowi tak akan diberi sanksi.

Baca juga: Begini Sekarang Nasip Pasangan Filipina Setelah LDR 13 Tahun

“Memang ada juga daerah yang mendapat dispensasi khusus ya karena kami juga sebagai partai tak ingin partai kami ini jeblok di sana karena memang kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung pak Jokowi tinggi sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami,” kata Ferdinand di kediaman SBY, Jakarta, Minggu, 9 September 2018.

Ia mengklaim, tak banyak daerah yang memberikan dukungan pada Jokowi dalam pilpres. Di antaranya Papua. Ia menjelaskan dalam Rakorda ada 23 provinsi yg meminta berkoalisi dengan Prabowo dan 7 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Jokowi.

“Tapi tak signifikan, artinya perimbangan suaranya antara 51 hingga 49 persen, 52 hingga 48 ya. Hanya 4 provinsi yang memang signifikan, tinggi sekali 70 kontra 30, 65 kontra 35 persen yang memang menghendaki mendukung pak Jokowi. Jadi mungkin yang 4 provinsi ini akan kami pertimbangkan dispensasi khusus,” kata Ferdinand.

Ia menjelaskan, sikap ini diambil untuk menyelamatkan calon anggota legislatifnya. Oleh karena itu, Demokrat akan mencari formula khusus agar partainya bisa “hidup” di daerah sekaligus bisa memenangkan Prabowo. Sebab bila Demokrat memiliki kebijakan garis lurus mendukung Prabowo maka akan menyulitkan kadernya di bawah yang daerahnya banyak pemilih Jokowi.

“Jadi memang ada salah satu lagi mungkin nanti Sulawesi Utara ya, karena di sana memang juga mayoritas pendukung pak Jokowi. Nah ini nanti akan kami pertimbangkan dispensasi-dispensasi khusus, tentu kami akan mengajak DPD kami dahulu bicara,” kata Ferdinand.

Ia mengatakan, Sumatera Utara justru 63 persen mendukung Prabowo. Sementara, Papua 92 persen menginginkan agar Demokrat mendukung Jokowi. Ia pun memaklumi langkah Ketua DPD Demokrat Lukas Enembe yang mendukung Jokowi.

“Tapi memang penyampaiannya yang mungkin terlalu bersemangat, itu pun kami sudah koordinasi supaya memilih kalimat-kalimat yag tidak seolah bertentangan dengan DPP,” kata Ferdinand.

Sementara dua provinsi lainnya enggan ia sebutkan. Sebab masih akan dilakukan komunikasi apakah memang daerah tersebut membutuhkan dispensasi atau tidak.

“Tidak ada sanksi, tidak ada sanksi (untuk Papua). Memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus mengingat di sana kader kami pun seperti Papua 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi. Kami hormati itu sehingga kami tak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tak dipilih rakyat pada saat Pileg karena garis politiknya harus utuh. Nanti kami akan pikirkan formulanya seperti apa yang tepat tanpa juga meninggalkan dukungan pada Pak Prabowo sebagai Capres yang telah kami dukung secara resmi,” kata Ferdinand.

Gubernur Papua Lukas Enembe Dukung Jokowi Di Pilpres 2019 – Selama menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo banyak membuat perubahan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya di Papua. Dengan kinerja kerja yang telah di lakukan Jokowi untuk papua. Hal tersebut akhirnya menjadi salah satu faktor yang bisa mendukunya pada saat Pilpres 2019.

Baca juga: Unik, Bayi Kembar Tiga Ini Diberi Nama Avanza

Hal itu terbukti dari ungkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Ia menyampaikan bahwa dirinya pasti mendukung pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Hal itu dilakukan meski Gubernur yang menjabat dua periode itu merupakan kader Partai Demokrat dan juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Papua, parpol yang diketahui masuk koalisi pengusung Prabowo-Sandi di Pemilu.

“Dukung Jokowi,” ujar Lukas usai pelantikan dirinya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 5 September 2018.

Menurut Lukas, Jokowi merupakan Presiden yang menaruh perhatian besar kepada Papua. Sejumlah permasalahan di sana, mulai dari kelangkaan infrastruktur hingga mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disebut Lukas, ditangani oleh Jokowi.

“Jokowi lebih memahami Papua daripada presiden-presiden sebelumnya,” ujar Lukas.

Lukas mengaku bahwa dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf merupakan sikap resminya terlepas dari sikap politik Partai Demokrat. Selain itu, seluruh kader Demokrat yang menjadi kepala daerah di Papua juga diklaim memiliki sikap yang sama dengannya.

“Semua permasalahan di Papua, dia (Jokowi) memahami. Selama ini orang Jakarta tidak tahu (kesulitan di Papua). Baru Jokowi memahami bahwa ternyata (kehidupan di) Papua lebih susah,” ujar Lukas.

Lukas siap mengupayakan pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Papua meski tidak tergabung di Tim Kampanye Nasional (TKN). Ia mengaku tidak gentar atas ancaman sanksi yang bisa diberikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat atas perbedaan sikap politiknya.

“Sanksi, sanksi, silakan saja,” ujar Lukas.