Kediri, detiknews.web.id – Setibanya di Balai Kota Kediri, Ketua Paguyuban Bosta, Nowo Doso Sami Raharjo, menyampaikan orasi di hadapan sejumlah anggota aliansi, petugas kepolisian, dan pegawai negeri sipil yang berada di pintu keluar kantor pemerintahan tersebut. Dalam orasinya, Nowo Doso mengingatkan kembali hasil audiensi yang dihadirinya di Kantor Bappeda pada Selasa, 16 Juli 2024, di mana aspirasi warga yang diwakilinya jelas meminta adanya dialog antara PT. KAI, Pemkot Kediri, dan warga sekitar stasiun untuk mempertimbangkan tiga aspek yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Sampai hari ini kita belum pernah dipertemukan. Kami, para abang becak dan pedagang yang terdampak, masih menunggu realisasi," seru Nowo Doso dengan lantang. Dia juga menyebut bahwa Kepala Bappeda, Pak Chevy, sebelumnya telah diminta untuk menjadi mediator, namun hingga saat ini belum ada kemajuan yang signifikan. "Padahal, dari site plan rencana pengalihan Jalan Stasiun Kediri, harus jelas mana yang merupakan aset PT. KAI dan mana yang dikelola Pemkot Kediri. Jangan sampai terjadi tumpang tindih antara fasilitas umum dan sosial," tambahnya. PT. KAI bahkan mengklaim trotoar sebagai milik mereka, yang menyebabkan para pedagang dan pengendara becak tersingkir, terutama dengan adanya rencana pengalihan arah jalan yang akan berdampak besar pada mereka yang telah mengais rezeki di sana selama puluhan tahun.
Orasi berikutnya disampaikan oleh Ikbal Sermaf, sang koordinator lapangan, yang menyatakan, "Jika aparat datang hanya untuk menghadapi kami, maka saya berpikir bahwa pemerintah tidak lagi menjadi pelayan masyarakat di Kota Kediri." Ikbal menegaskan bahwa Kota Kediri merupakan kota yang kaya, tetapi warganya merasa terpinggirkan dan hak-hak kemanusiaan mereka dirampas. Pada 5 April 2016, DPRD telah merekomendasikan kepada PT. KAI bahwa setiap penertiban harus melalui proses regulasi yang melibatkan kerjasama dengan Pemkot Kediri dan persetujuan DPRD.
Ikbal juga menyoroti bahwa tindakan pembongkaran yang dilakukan PT. KAI baru-baru ini, meskipun hanya menggeser tempat jualan kopi sejauh dua meter, telah melukai rasa kemanusiaan warga. "Kami ingin perwakilan Pemkot Kediri hadir di sini untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kami bukan anti pemerintah, tetapi jika tidak ada perwakilan yang hadir, berarti anda mencederai rasa kemanusiaan. Pemerintah seharusnya menjadi pelindung dan fasilitator bagi rakyat, bukan menjadi alat oligarki yang merampas keadilan," ujarnya dengan tegas.
Setelah berorasi selama 15 menit, perwakilan massa aliansi dari beberapa kelompok seperti Lira, Bidik-SIB, FKKM, Paguyuban Bosta, FKPT, dan Timur Satu Darah diminta masuk ke dalam salah satu ruangan di Pemkot Kediri. Mereka diterima oleh Tanto Wijohari, Asisten III, yang didampingi oleh Chevy Ning Suyudi, Kepala Bappeda, Wahyu Kusuma Wardani, Kepala Perdagangan dan Perindustrian, serta Indun Munawaroh dari Bakesbangpol untuk melakukan audiensi.
Dalam dialog tersebut terungkap bahwa sebelum pembongkaran tenda PKL milik Paguyuban Bosta, telah terjadi serangkaian pertemuan formal dan informal antara Bappeda Kota Kediri dengan Paguyuban Bosta dan perwakilan masyarakat stasiun. Namun, menurut Kepala Bappeda, sejumlah masukan dari pihaknya tidak dihiraukan oleh PT. KAI Daop 7 Madiun.
Pada kesempatan itu, Andi dari LSM BIDIK-SIB menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah hanya akan berguna jika berdampak positif bagi masyarakat. "Jika kebijakan hanya untuk kepentingan korporasi, itu tidak adil. Masyarakat hanya mencari nafkah, jangan sampai mereka yang dikorbankan," katanya. Ia juga mengkritik keras pihak yang merasa berkuasa tanpa mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap rakyat.
Ikbal Sermaf menambahkan bahwa persoalan ini merupakan konflik sektoral, dan pihaknya telah berupaya berkomunikasi dengan Pak Chevy secara informal. Namun, PT. KAI tetap tidak menghargai pemerintah setempat, yang menurut Ikbal, akan menyebabkan konflik sektoral lebih lanjut.
Setelah menyelesaikan audiensi dengan perwakilan Pemkot Kediri, massa aliansi bergerak menuju Gedung DPRD Kota Kediri untuk melanjutkan aksi mereka. (Red.AL)
Social Header